Chakpedia – Akhir-akhir ini warga Kalimantan di hebohkan oleh pemberitaan Pemerintah Pusat mengenai adanya program Transmigrasi dari daerah lain ke Pulau Kalimantan. Akibat dari pemberitaan ini menimbulkan gejolak bagi warga pribumi Kalimantan.
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) di setiap daerah Kalimantan, menolak adanya rencana pemerintah pusat yang akan menempatkan ribuan transmigrasi baru dari luar Provinsi ke Pulau Kalimantan Program ini akan berlangsung dari tahun 2025 – 2029.
Mereka menegaskan bahwa mereka tidak membenci terhadap suku maupun agama tertentu melainkan penolakan ini sebagai bentuk desakan ke pemerintah agar memperhatikan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat.
Tokoh Masyarakat Kalimantan Melakukan Aksi Damai
Aksi damai ini dilakukan di beberapa daerah, menyampaikan bahwa hal yang dilakukan pemerintah tidak perlu dilakukan dikarenakan masyarakat lokal hanya perlu pembangunan infrastruktur yang layak disetiap daerah supaya penyebaran masyarakat lokal bisa merata di berbagai daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan juga turun tangan menanggapi hal tersebut. Secara terbuka menolak keras adanya prograam transmigrasi ini dari luar daerah ke Kalbar.
Penolakan tersebut disampaikan pada pembukaan Pekan Gawai Dayak di Kabupaten Sintang, Rabu (16/7).
“Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya dengan tegas menolak transmigrasi masuk dari luar” tegas Krisantus di hadapan peserta dan tamu undangan.
WaGub Kalimantan Barat tidak sekedar menolak, juga menawarkan solusi kepada pemerintah pusat bahwa program tersebut dialihkan guna mendorong anggaran untuk menyejahterakan warga lokal yang belum memiliki pekerjaan bahkan tempat tinggal.
“Warga kita sendiri masih banyak yang belum punya lahan, belum punya rumah, belum punya pekerjaan. Kenapa mereka tidak kita relokasi ke lokasi transmigrasi yang sudah disiapkan pemerintah?” Ujarnya.
Menurutnya anggaran pusat baik kita gunakan untuk memindahkan warga Kalbar ke Lokasi-lokasi beru ketimbang mendatangkan penduduk dari luar yang akan justru menimbulkan ketimpangan dan protes sosial.
Lokasi Prioritas Transmigrasi di Kalimantan
Berikut daftar wilayah prioritas yang akan menjadi tujuan utama transmigrasi berdasarkan peta resmi:
🟥 Kalimantan Barat (Kalbar)
- Kubu Raya (Rasau Jaya)
- Sambas (Gerbang Mas Perkasa)
- Sanggau (Equator Ekiklon)
- Sintang (Ketungau Hulu)
🟥 Kalimantan Tengah (Kalteng)
- Kapuas (Lamusin Dadahu)
- Sukamara (Jelai)
- Seruyan (Pematang Limau)
- Kotawaringin Barat (Arut Selatan dan Kotawaringin Lama)
🟥 Kalimantan Selatan (Kalsel)
- Barito Kuala (Cahaya Baru)
🟥 Kalimantan Timur (Kaltim)
- Paser (Kerang)
🟥 Kalimantan Utara (Kaltara)
- Bulungan (Salam Batu)
Tantangan dan Ketegangan Sosial Masih Mengintai
Namun, transmigrasi bukan tanpa risiko. Konflik agraria, kekhawatiran masyarakat lokal terhadap dominasi pendatang, hingga potensi kerusakan lingkungan masih menjadi bayang-bayang gelap dari program ini.
Lahan-lahan transmigrasi sebagian berada di wilayah adat atau hutan produksi. Pemerintah harus berhati-hati agar tidak memicu konflik horizontal. Butuh pendekatan sosial yang kuat, bukan hanya pembangunan fisik semata.
Insentif dan Fasilitas Dijanjikan Pemerintah
Pemerintah menjanjikan berbagai insentif bagi calon transmigran:
- Rumah tinggal gratis
- Lahan pertanian siap garap
- Pelatihan keterampilan dan pertanian
- Akses pendidikan dan layanan kesehatan
- Pendampingan pembangunan ekonomi mandiri
Tapi, tetap saja muncul pertanyaan tajam dari masyarakat: “Apakah semua janji itu akan benar-benar terealisasi di lapangan?”
Bagaimana menurut kalian mengenai program Transmigrasi ini, Menurut aku sebagai penulis hal ini tidak perlu dilakukan karena pasti akan membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan program transmigrasi tersebut.
Aku lebih setuju dengan penyampaiakn Wakil Gubernur Kalbar menyampaikan dana tersebut dialihkan untuk masyarakat lokal dan pembangunan insfratuktur, dimana yang aku ketahui dan aku pernah menjelajjah wilayah kalimantan masih banyak insfratuktur yang belum merata selain jalan transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Semoga hal ini di tanggapi serius oleh pemerintah pusat dan menjadi pertimbangan.
