Chakpedia – Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia pada tahun 2025 telah membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor, dalam hal ini termasuk lembaga penyiaran publik seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Kebijakan ini, yang bertujuan untuk menghemat pengeluaran negara, telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sejumlah karyawan di kedua lembaga tersebut.
Latar Belakang Efisiensi Anggaran
Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk menghemat anggaran sebesar Rp306,69 triliun guna menjaga stabilitas fiskal dan memastikan optimalisasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
Dampak pada TVRI
Di tengah upaya efisiensi anggaran, beredar video viral yang menunjukkan momen perpisahan seorang jurnalis TVRI Yogyakarta, Yusuf Adhitya Putratama, yang harus mengakhiri masa kerjanya yang telah mengabdikan dirinya di TVRI bertahun-tahun. Dalam video tersebut, Yusuf berpamitan dengan keluarganya sebelum berangkat kerja untuk terakhir kalinya serta berpamitan juga dengan rekan kerjanya hingga penjaga kantin.
@adhityaputratamaPasti ada hikmahNYA, amin… Matur Suwon TVRI selama 7 tahun ini… #adhityaputratama #tvri #fyp♬ suara asli – Adhitya Putratama – Adhitya Putratama
Menanggapi kabar tersebut, Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, menyatakan bahwa tidak ada PHK terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di TVRI. Ia menjelaskan bahwa yang terjadi adalah penghentian pemakaian jasa kontributor di TVRI daerah. Kontributor bekerja secara freelance dan dibayar berdasarkan berita yang ditayangkan. Pengurangan kontributor ini menjadi kebijakan masing-masing TVRI daerah dan bukan merupakan keputusan TVRI pusat.
Dampak pada RRI
Sementara itu, dari RRI juga mengalami dampak serupa. Juru Bicara LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, mengonfirmasi bahwa RRI melakukan pengurangan terhadap tenaga lepas sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Tenaga lepas yang tidak diperpanjang kontraknya termasuk penyiar dan staf pendukung lainnya.
Salah satu penyiar RRI Pro 2 Ternate yang menjadi sorotan netizen dengan akun TikTok @aiinizzaa mengungkapkan kesedihannya setelah diberhentikan dari pekerjaannya. Dalam unggahannya yang viral, ia menyebut ada ratusan pegawai yang mengalami PHK akibat efisiensi anggaran.
@inilahcomRadio Republik Indonesia (RRI) dikabarkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan pegawai akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 📌 Fakta terbaru: 🔹 Pemangkasan anggaran ini disebut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. 🔹 Salah satu penyiar RRI Ternate, Aiinizzaa, curhat di TikTok soal dampak kebijakan ini. 🔹 Ia mengungkap dilema: “Anak-anak dapat makan gratis di sekolah, tapi orang tua mereka kehilangan pekerjaan.” Juru Bicara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Yonas Markus Tuhuleruw, angkat suara ihwal kabar pengurangan tenaga lepas sebagai imbas dari efisiensi APBN 2025. Dia tak memungkiri RRI melakukan pengurangan terhadap sebagian tenaga lepas yang tidak diperpanjang kembali, termasuk dengan alasan bahwa lembaga tersebut tak mempunyai pilihan lain. “Itu pun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,” kata Yonas dalam keterangannya, dikutip Senin (10/2/2025). 🔄 Keputusan ini menuai pro-kontra di media sosial. Bagaimana menurut kamu? Setuju atau justru miris? 🤔👇 #RRI #PHK #EfisiensiAnggaran #Prabowo #MakanBergiziGratis #inilahcom #TitikTengah #TitikCerah♬ suara asli – Inilah.com – Inilah.com
Tanggapan dan Kritik
Keputusan PHK ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa PHK bukanlah solusi yang tepat dalam menghadapi efisiensi anggaran. Mereka berpendapat bahwa langkah tersebut dapat mengurangi kualitas layanan publik yang disediakan oleh TVRI dan RRI.
Selain itu, ada beberapa kritik mengenai proses PHK yang dianggap kurang manusiawi. Beberapa pegawai mengaku diberhentikan melalui pesan singkat tanpa adanya pemberitahuan resmi sebelumnya. Hal ini menimbulkan keprihatinan terkait perlindungan hak-hak pekerja.
Kesimpulan
Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pada tahun 2025 telah berdampak langsung pada operasional lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI. Meskipun langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, dampaknya terhadap karyawan dan kualitas layanan publik perlu menjadi perhatian. Diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan strategis dalam mengimplementasikan efisiensi anggaran agar tujuan penghematan tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan dan kualitas layanan kepada masyarakat.
