Chakpedia – Di balik gemerlap proyek digitalisasi daerah, terbongkar satu kasus besar yang kini menyita perhatian publik. Skandal korupsi proyek jaringan fiber optik di Kalimantan Barat menyeret nama-nama besar, termasuk seorang kepala dinas dan pengusaha lokal. Kerugian negara? Fantastis mencapai Rp36 miliar!
Awal Mula Proyek Ambisius yang Jadi Petaka
Pada tahun anggaran 2018 hingga 2019, Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan proyek ambisius: pembangunan jaringan serat optik sebagai tulang punggung transformasi digital wilayah. Tujuannya mulia menjangkau daerah terpencil, mempercepat internet desa, dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, proyek ini ternyata tak seindah visi awalnya. Di balik kabel yang ditanam, tersimpan dugaan manipulasi, mark-up harga, hingga rekayasa laporan pertanggungjawaban.
Kronologi Menegangkan: Dari Audit Hingga Penahanan
Penyelidikan dimulai dari laporan BPK yang menemukan kejanggalan dalam pengadaan. Laporan tersebut langsung memicu penyelidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Nama Dinas Kominfo Kalbar pun langsung masuk radar.
Pada 15 Januari 2025, publik diguncang: Kepala Dinas Kominfo Kalbar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Investigasi terus berjalan, hingga akhirnya, pada akhir April 2025, dua tersangka termasuk sang Kadis dan seorang pengusaha berinisial AR ditahan.
Para tersangka diduga bekerja sama dalam memanipulasi data proyek, mulai dari volume pekerjaan yang tidak sesuai, pembayaran fiktif, hingga pengadaan yang tidak dilaksanakan.
Kerugian Negara dan Dampak Sosial
Menurut Kejati Kalbar, negara dirugikan hingga Rp36.026.053.524. Sebuah angka mencengangkan yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun puluhan sekolah, puskesmas, atau infrastruktur desa lain di Kalbar.
Selain kerugian material, kasus ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program digitalisasi pemerintah. Warga pedalaman yang berharap pada koneksi internet malah gigit jari. Beberapa desa bahkan mengaku jaringan internet tak pernah berfungsi meski proyek disebut telah selesai.
Pola Lama, Wajah Baru
Skema korupsi di proyek fiber optik ini mengingatkan kita pada pola klasik: proyek besar, anggaran jumbo, pengawasan lemah, dan jaringan elite yang tak tersentuh hukum hingga sekarang. Namun, publik berharap proses hukum kali ini bisa transparan dan tidak berhenti di dua tersangka saja.
Respons Pemerintah dan Tuntutan Masyarakat
Pemprov Kalbar telah menunjuk pelaksana tugas sementara untuk menggantikan Kadiskominfo. Namun masyarakat meminta lebih: audit total proyek digital, transparansi anggaran, dan pembenahan sistem pengadaan agar kasus serupa tak kembali terulang.
Kasus Fiber Optik Kalbar Adalah Alarm Bahaya
Kasus korupsi fiber optik Kalimantan Barat bukan hanya soal uang, tapi juga menyangkut masa depan digitalisasi Indonesia. Saat teknologi dimanipulasi untuk keuntungan pribadi, maka rakyatlah yang jadi korban.
Kita butuh pengawasan ketat, penegakan hukum yang adil, dan integritas tanpa kompromi.
